PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

PERMASALAHAN EKONOMI

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 225 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.

b. Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.

c. Masalah Utang Luar Negeri

Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.

e. Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.

f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertan

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
• Sumber daya tersedia secara terbatas.
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).

Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.

Analisa :

                 Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi saat ini memang dari segi program program yang ada memang sudah sangat baik , akan tetapi pelaksanaan dari program inilah yang kurang baik bahkan bisa saya bilang buruk . Terlihat dari masih banyak sekali wakil wakil rakyat yang menyeleweng dari tugasnya sebagai wakil rakyat .

                Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia sebagai Negara berkembang memang sangat banyak seperti dalam bidang ekonomi mikro dan makro . Namun usaha pemerintah dalam mengatasi hal ini juga sudah relevan namun masih belum maksimal .

SUMBER

Kontribusi Pemilu Terhadap Ekonomi Makin Berkurang

Jakarta -Pemilu tahun ini diprakirakan tidak seramai ketika pemilu tahun 2004 dan 2009. Walaupun begitu, diharapkan kualitas caleg dan capres yang terpilih semakin meningkat kualitasnya. 

Ekonom yang juga Dosen Program Studi Magister Akuntansi FEUI Muslimin Anwar mengungkapkan setidaknya ada delapan faktor pemicunya menurunnya kontribusi Pemilu 2014 terhadap ekonomi nasional. 

Pertama, masyarakat semakin bertambah cerdas memaknai pesta demokrasi paska reformasi 1998. Setelah tiga kali digelar pemilu, masyarakat semakin berkurang ketertarikannya untuk terlibat dalam kampanye langsung yang di gelar di lapangan atau pusat keramaian lainnya. 

"Selain membuat macet, masyarakat semakin berhitung apa dampak ekonomi langsung atau kompensasi ekonomis sesaat bagi mereka yang terlibat dalam kampanye pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres)," ungkapnya kepada detikFinance, Rabu (9/4/2014).

Kedua, berkurangnya kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu dan kualitas calon serta komitmen untuk memenuhi janji-janji setelah terpilih. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sepak terjang para anggota legislatif dan pejabat eksekutif di pemerintahan pusat maupun di daerah yang terlibat dalam praktek atau dugaan praktek korupsi dalam berbagai bentuknya.

"Ketiga, seiring dengan kemajuan teknologi, para pemilih yang semakin cerdas lebih mengutamakan mengenal calon yang akan dipilihnya melalui internet atau media sosial di dunia maya," jelas Muslimin.

Menurut Muslimin, masyarakat dapat sambil santai mengenal lebih jauh calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah berikut program kerja yang ditawarkan melalui gadget di tangan atau internet di wartel.

Keempat, semakin dibatasinya penggunaan alat peraga pada Pemilu tahun 2014 sesuai Peraturan KPU No. 15/2013 tgl 22 Agustus 2013. Partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) hanya boleh memasang 1 Baliho atau billboard untuk 1 zona yaitu desa/kelurahan/kecamatan dan tidak memuat calon anggota DPR dan DPRD. 

"Selain itu parpol dan caleg hanya diizinkan untuk memasang 1 unit spanduk dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m untuk 1 zona. Aturan pembatasan alat peraga kampanye ini diharapkan dapat menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan kota," tuturnya.

Banyaknya spanduk, baliho dan billboard yang biasa dipasang saat musim kampanye terkadang sangat mengganggu keindahan kota dan juga tak jarang menciptakan bentrokan antar pendukung parpol atau caleg yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Kelima, semakin berkurangnya jumlah partai politik yang ikut dalam pesta demokrasi kali ini dibandingkan pemilu semenjak tahun 1999. Jumlah partai yang ikut dalam pemilu tahun ini tercatat hanya 12 partai nasional dan 3 partai daerah di Aceh. 

Bandingkan dengan 38 partai nasional dan 6 partai daerah di Aceh yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2009. Jumlah partai peserta pemilu tahun 2014 ini juga masih lebih sedikit dibanding peserta pemilu 2004 yang tercatat 24 partai politik (parpol) atau pemilu 1999 yang tercatat diikuti oleh 48 parpol.

"Keenam, Jumlah calon legislatif per partai yang bertarung pada pemilu kali ini lebih sedikit dibandingkan pemilu 2009. Jumlah caleg per partai yang ikut serta pada Pemilu tahun ini adalah 100% dari jumlah kursi di DPR/DPRD. Jumlah ini berkurang dibandingkan Pemilu 2009 yang bisa mencapai 120% dari jumlah kursi," kata Dia.

Ketujuh, KPU dan PPATK akan semakin ketat mengawasi sumber dan penggunaan dana kampanye. Hal ini sebagaimana tertuang dalam MoU Tindak Pencegahan dan Pidana Pencucian Uang (TPPU) penggunaan dana peserta pemilu yang ditandatangani KPU dan PPATK pada tanggal 4 Februari 2014.

"Parpol, calon Pemimpin Daerah, dan Capres peserta pemilu 2014 diprakirakan akan semakin berhati-hati dalam mendapatkan sumber dana maupun dalam membelanjakannya karena KPU dan PPATK akan mengambil tindakan tegas terhadap dana kampanye yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan," jelasnya.

Kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir dikarenakan penggunaan dana bansos menjelang pemilu sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.

Dana bansos ini cukup besar yaitu Rp 91,8 triliun meningkat dari Rp 55,86 triliun sebagaimana tertuang dalam nota keuangan. Peningkatan sesuai Kepres tersebut disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran yang awalnya untuk belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.

"KPK juga mengingatkan para incumbent/petahana yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, dan pegawai pemerintahan bahwa sebagai penyelenggara negara mereka dilarang untuk menerima sumbangan kampanye dalam bentuk apapun," terangnya.

Kedelapan faktor ini pada gilirannya turut menurunkan kontribusi pemilu terhadap perekonomian. 

"Bila pada tahun 2009 kontribusi pemilu mencapai 0,23%-0,26%, maka pada tahun 2014 ini hanya berkisar antara 0,07%-0,10%. Peran signifikan pelaksanaan Pemilu 2009 menyebabkan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi hingga mencapai 5,95% (yoy). Sedangkan untuk tahun 2014 ini, pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 diprakirakan hanya dapat mendorong konsumsi rumah tangga sampai 5,85% saja," papar Muslimin.

ANALISIS:

Berdasarkan komponennya, kinerja konsumsi rumah tangga terkait kegiatan Pemilu 2014 pada triwulan I-2014 diprakirakan hampir sama dengan triwulan I-2009 yaitu banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga nonmakanan. Peran konsumsi rumah tangga yang cukup kuat juga dipengaruhi oleh dampak positif konsumsi pemerintah yang cukup besar. 

Peningkatan terbesar konsumsi pemerintah terjadi pada triwulan I 2009 yang tumbuh tinggi sebesar 19,25% antara lain dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran terkait Pemilu. Namun Pada Pemilu 2014, konsumsi Pemerintah diprakirakan tumbuh jauh lebih rendah yaitu hanya sekitar 6,75%.

SUMBER

Pemilu 2014 Dorong Ekonomi Indonesia

Pemilu 2014 Dorong Ekonomi Indonesia

KOMPAS.COM - Di tengah krisis global,  Pemilu 2014 bisa menjadi mesin bagi pertumbuhan perekonomian nasional hingga menyentuh 6,5 persen. Demikian disampaikan Kepala Divisi Asesmen Transmisi Moneter dan sektor Keuangan Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter, Bank Indonesia, Piter Abdullah di Bengkulu, Kamis (31/10/2013).

"Pengalaman kita dari pemilu sebelumnya itu ada dampak dampak yang cukup signifikan dari konsumsi pemilu bagi pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu kita berharap perbaikan ekonomi global cepat terjadi sehingga itu akan berimbas positif juga bagi perbaikan ekonomi nasional," katanya.

Dia mengatakan, perbaikan ekonomi nasional yang didorong kegiatan pemilu antara lain dari belanja partai dan kegiatan para calon legislatif.

Secara umum menurut dia, hambatan ekonomi nasional pada 2014 berada pada hambatan eksternal yakni ancaman krisis ekonomi global yang memicu perekonomian nasional. Sementara dari sisi internal, imbas krisis global pada kondisi defisit neraca pembayaran.  Dua hal itu yang menjadi sorotan utama BI.

Ia mengatakan, perlambatan ekonomi pada tahun ini dari 6,5 persen menjadi 5,9 persen karena imbas pertumbuhan ekonomi global yang melambat.  Pada 2014 pertumbuhan ekonomi global diharapkan akan melaju pesat dengan mulai membaiknya secara perlahan perekonomian di Amerika dan Eropa. "Kalaupun itu tidak terjadi kita masih bisa berharap dari aktifitas Pemilu," tambahnya.

Analisis :

            Menurut saya pemilu adalah kegiatan besar dalam suatu negara karena memang momen yang tidak terjadi secara rutin melainkan ada waktu tertentu, oleh sebab itu tidak salah kalau bisa kita simpulkan bahwa setia pemilu dilaksanakan pertumbuhan ekonomi kita meningkat dengan pesat

karena adanya belanja partai dan kegiatan partai politik itu sendiri namun yang perlu di perhatikan saat ini adalah bagaimana memaksimalkan pemilu untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi bukan untuk kepentingan segelintir orang saja.

SUMBER

Peluang Ekonomi Indonesia Tahun 2014

Ekonomi RI Tahun 2014 Akan Sama Seperti Tahun 2004 dan Tahun 2009

Pemerintah tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh meski berbagai kalangan ekonom dan lembaga internasional memproyeksikan perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan pada tahun politik 2014.

Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund/IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (Asian Depelopment Bank/ADB), pada Juni 2013, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6,2 - 6,6 persen. Namun, pada Oktober lalu terjadi revisi ke bawah 5,5 - 5,8 persen.
World Bank atau Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan PDB ekonomi Indonesia pada 2014 hanya akan berada dalam kisaran angka 5,3 persen atau turun dari 5,6 persen pada 2013.
Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop beralasan, melambatnya pertumbuhan ekonomi ini diakibatkan menurunnya investasi di bidang manufaktur dan mesin yang hanya tumbuh 4,5 persen.
“Tetapi angka tersebut masih cukup solid dan Indonesia masih menjadi negara investasi yang sangat menarik,” ujar Diop di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin 16 Desember 2013.

Diop menambahkan, defisit neraca berjalan pada 2014 dari sebelumnya USD 31 miliar menjadi USD 23 miliar atau 2,6 persen dari PDB yang disebabkan melemahnya impor dan permintaan ekspor yang meningkat.

Menanggapi proyeksi lembaga tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa tidak sepakat dengan pernyataan Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 hanya 5,3 persen.

Hatta mengaku tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan mencapai range 5,6 persen sampai 5,8 persen dengan asumsi perekonomian dunia akan lebih baik.
Menurut Hatta, pertumbuhan tahun ini cukup baik di situasi sekarang. Kalau kita lihat ekonomi dunia relatif sedikit lebih baik tahun depan dibanding 2013, mestinya kita tak lebih buruk dari pada 2013,” ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Hatta mengingatkan agar defisit neraca berjalan tetap dijaga dan diwaspadai karena menyangkut sentimen pasar terhadap perekonomian Indonesia. “Ini sebabnya kita gulirkan paket kebijakan dalam rangka memperbaiki persepsi pasar terhadap rupiah kita,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, walaupun tidak mematok pertumbuhan ekonomi relatif tinggi pada 2014, namun pertumbuhan tidak boleh dipatok terlalu rendah.

Sementara Staff Ahli Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmansyah menilai, faktor dari luar seperti membaiknya ekonomi Amerika Serikat (AS) bisa menjadi alasan bagi Reserve Federal (The Fed) untuk segera menarik stimulus moneter (tapering off), yang dikhawatirkan dapat memicu gejolak di pasar keuangan berupacapital outflow. Sementara situasi di dalam negeri juga memasuki era Pemilu 2014, yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian.

“Terlepas dari itu semua, tak ada yang tahu secara pasti kondisi perekonomian tahun depan. Ada peluang terbentang, ada juga tantangan yang menghadang. Tinggal bagaimana menjawab tantangan itu semua agar perekonomian nasional bisa tumbuh sesuai harapan,” ujarnya di acara Roundtable Discussion “Tantangan Dunia Bisnis di Tahun Politik 2014″ yang digelar Koran Sindo di Gedung Sindo, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Firmansyah optimis ekonomi Indonesia mampu tumbuh di 2014 lantaran kondisi ekonomi 2013 mirip dengan gejala 2008, setahun menjelang Pemilu 2009 yang juga terjadi guncangan ekonomi. Namun terbukti Indonesia mampu melewatinya dengan baik.
“Gejala yang terjadi saat ini sama persis dengan 2008 setahun sebelum Pemilu 2009, hanya defisit transaksi berjalannya saja yang berbeda. Namun saya optimis kita mampu melewatinya dengan baik,” yakinnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang justru menyamakan situasi 2014 akan seperti keadaan tahun Pemilu 2004 dimana calon presiden belum bisa diprediksi kalangan pelaku ekonomi.

“Di 2009, pasar yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan terpilih lagi. Kita melihatnya tidak ada saingan berarti bagi SBY saat itu. Sehingga, pasar bisa menentukan sikap waktu itu. Namun pada 2004, pasar sama sekali tidak bisa memprediksi siapa yang akan jadi pemimpin, sehingga situasi pasar sangat mudah terpengaruh berbagai isu yang ada,” jelas Edwin.

Analisa :
Menurut tanggapan saya kasus diatas menjelaskan tentang Peluang Ekonomi Indonesia di Tahun 2014. Pada tulisan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh meski berbagai kalangan ekonom dan lembaga internasional memproyeksikan perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan pada tahun politik 2014. Tulisan diatas juga diperjelas dengan menambahkan pendapat dari beberapa orang penting di Indonesia. Salah satunya Hatta yang mengaku tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan mencapai range 5,6 persen sampai 5,8 persen dengan asumsi perekonomian dunia akan lebih baik.

SUMBER

Tanggapan Syafii Maarif Pada Tulisan JK “Krisis Ekonomi, Kita Bisa Apa?”

M. Jusuf Kalla, menulis sebuah opini di Harian Kompas, edisi Senin 23/9, dengan judul “Krisis Ekonomi, Kita Bisa Apa” tulisan yang sungguh membuka mata, hati dan pikiran kita akan kemampuan Wakil Presiden RI 2004-2009 dalam memotret permasalahan bangsa dan solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

Tulisan JK sapaan akrab M. Jusuf Kalla, di Harian Kompas ini, menunjukkan kepada kita betapa kesalahan dalam memberi obat kepada sebuah bangsa yang tengah dilanda sakit atau krisis seperti yang dialami Indonesia pada tahun 98, telah menyebabkan malpraktek yang dampaknya kita harus menanggung membayar utang triliunan rupiah hingga saat ini yang harusnya tidak menjadi beban rakyat. Bank-bank konglomerat swasta, dihalangi pemerintah hingga ratusan triliun rupiah yang justru kini jadi beban utang pemerintah karena ditalangi dari uang pinjaman luar negeri.

Krisis tahun 2008 mengingat kita pula atas bailout Bank Century, yang menyebabkan kerugian negara untuk menyelamatkan bank swasta tersebut hingga 6,7 triliun. Yang padahal saat itu bank tersebut tidaklah berefek sistemik kalaupun Century colaps.

Tetapi apakah pemerintah akan mendengar dan mempraktekkan apa yang disampaikan JK dalam tulisannya? Seperti SMS Buya Syafii Maarif yang secara khusus beliau sebarkan ke sejumlah koleganya setelah membawa opini JK di harian Kompas, bahwa;

Pak JK Yth. Saya baru baca artikel Pak JK di Kompas hari ini, cukup berani, realistik, dan visioner, tapi kepada siapa tulisan itu dialamatkan? Kepada pemerintah sekarang tidak ada gunanya, karena kepekaannya sudah lama lumpuh. Harus ada pergantian tidak saja kepemimpinan nasional, tetapi pergantian sikap pemimpin sebagai bangsa merdeka, bukan sikap manusia budak. Selamat. Maarif, cc kpd para sahabat.

Artinya kita tidak saja pesimis dari cara pemerintah dalam mengatasi krisis tetapi juga kita pesimis apakah pemerintah mau mendengar pendapat orang lain yang padahal dapat membantunya keluar dari krisis yang kini dampaknya mulai dirasakan rakyat.

Tanggapan

Menurut saya apapun apresiasi pemerintah dan pengambil kebijakan atas tulisan M. Jusuf Kalla dan tulisan tulisan serupa yang dihasilkan para cerdik cendekia lainnya. Patutlah kita mengapresiasi sikap kenegarawanan M. Jusuf Kalla, sebab di tengah kesibukannya, masih sukarela menyisakan waktu memberi sumbangan pemikiran untuk bangsanya.

SUMBER